Dana Proyek Cair, Kontraktor Temui Bupati

Lampung Utara, BP

Ratusan kontraktor Lampung Utara sambangi kantor pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (5/5). Mereka meminta Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dapat mencairkan dana tahap awal proyek.

Sebelumnya, ratusan pemborong tersebut mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), karena gerah Kepala BPKA Dedi Alfani tak juga kunjung menemui para rekanan, dengan alasan sedang melaporkan tuntutan pemborong kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.

Akhirnya, ratusan rekanan yang emosi masuk ke lantai II Kantor Sekretariat Daerah untuk menemui Bupati secara langsung dalam rangka meminta pencairan dana tahap pertama. "Kami sengaja menemui Bupati, karena pencairan dana yang dijanjikan, Jumat (2/5) kemarin sampai sekarang masih belum bisa dicairkan,’’ ujar Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Lampura Ahmad Kennedy.

Menurutnya, tidak sepantasnya Pemkab menahan dana tersebut karena proyek-proyek yang akan mereka kerjakan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pihak pemborong, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat umum. ’’Proyek - proyek ini juga untuk kepentingan rakyat,’’ tandasnya.

Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Bupati Agung Ilmu Mangkunegara keluar dari ruangannya guna menemui ratusan kontraktor tersebut. ’’Pak bupati, jangan tahan dana kami!!,’’ cetus salah satu rekanan dan sempat terjadi adu argumen antara pemborong dengan orang nomor satu di Lampura itu.

Karena situasi agak memanas, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) langsung melakukan pengawalan. Dipimpin Kasat Pol PP Rusli Kaggung, para penegak Perda ini langsung melakukan upaya pengamanan situasi. ’’Saya tidak ada niat untuk menahan dana bapak-bapak sekalian, tapi memang saya minta setiap SKPD menyerahkan laporan penyerapan dana kepada saya,’’ tegas Agung dihadapan para rekanan, seraya menyebut Dinas PU belum menyerahkan laporan itu.

Merasa situasi tidak kondusif, Agung berbalik arah menuju ruangannya seraya meminta perwakilan kontraktor untuk membahas persoalan tersebut.

Alhasil, dana tahap awal untuk pelaksanaan proyek tersebut dapat dicairkan. ’’Bupati bilang enggak bermaksud untuk nahan dana itu. Sudah ada jaminan dari pak bupati kalau hari ini bisa dicairkan di BPKA,’’ terang Kennedy saat keluar dari ruang rapat Bupati.

Namun Kennedy tetap akan melayangkan somasi kepada pemkab, bilamana hal serupa kembali terulang saat pencairan dana tahap kedua proyek yang dilaksanakan para rekanan. ’’Kita akan langsung somasi jika dana tahap kedua masih seperti ini. Kita tidak mau dipermainkan lagi,’’ tegasnya.

Sementara itu, Bupati saat diwawancarai wartawan, menampik tudingan bahwa dirinya sengaja menghambat pencairan dana yang dibutuhkan para kontraktor . Agung menyatakan, keterlambatan pencairan dana itu disebabkan lambannya laporan Dinas PU yang belum melaporkan penyerapan dana di dinasnya. ’’Tidak ada masalah untuk pencairan dana jika satker (PU) sudah lapor penyerapan dana di dinasnya," ujar Agung.

Bupati sengaja menerapkan kebijakan yang terbilang ketat itu kepada setiap SKPD, termasuk Sekretariat DPRD Lampura. Tujuannya, agar dana itu dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Lampura. ’’Saya tidak pernah menghambat pencairan dana-dana, tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini bukan uang nenek moyang kita yang bisa sembarang kita ambil,’’ ketus Agung meninggalkan para awak media masuk kembali ke ruang kerjanya. (sol/nal)