Pertanian dan Pariwisata Jadi Penunjang Perekonomian Lampung

Bandar Lampung, BP
M.Emil Akbar selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung, Selasa (24/6) kemarin mengawali pemaparan potret ekonomi Lampung di depan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo beserta tamu undangan di Aula Pertemuan Kantor Perwakilan BI.
Pada kesempatan itu, M.Emil Akbar menjelasakan informasi secara komprehensif agar kelak dalam perumusan kebijakan menjadi sebuah produk kebijkan yang unggul dan komparatif.
Menurut Emil, setidaknya ada beberapa paradigma pembangunan ekonomi Lampung yang harus diperhatikan diantaranya, kondisi pertumbuhan ekonomi menurun akibat ekonomi partner dagang yang lemah, Impirt BBM yang tinggi. Sementara idustri dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan kelas menegah yang juga mengakibatkan defisit neraca perdagangan eksport didominasi oleh bahan mentah yang harganya masih rendah.
Jika dilihat pada porsi atau bobot pertumbuhan ekonomi Lampung, tutur Emil, di tingkat Sumatera, Lampung masih masuk kategori empat besar. “Dimana inflasi Lampung mencapai 6,61%,” tuturnya.
Untuk itu, potensi Provinsi Lampung dapat dikembangkan dengan menarik peluang dan investasi dari nasional ke Lampung dengan tujuan mendorong meeting, incentives, conferencing di Lampung untuk membuat event berskala regional, nasional dan lain-lainnya.
Dilihat dari potensi daerah lainnya sambung Emil, porsi terhadap pembagunan di sub sektor perikanan dan kelautan juga perlu ditingkatkan. “Termasuk di sub sektor pariwisatanya, ditambah jaringan Perbankan yang luas dengan rasio kredit lokasi proyek (51,4 triliun) terhadap PDRB di Prov Lampung yang mencapai 31,3 Triliun (PDRB ADHB Rp.164,4 Triliun. Sementara NPL sampai April 2014 hanya 1,8%,” tukasnya.
Dari sejumlah paparan yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI Lampung tersebut, ternyata mendaptkan tanggapan positif dari para peserta diskusi.
Dimana diantara peserta juga menyoroti masalah pertanian yang selama ini belum digarap secara serius oleh pemerintah. Jika dilihat dari jumlah anggaran yang ada, selama ini hanya 2,3 persen dana yang dikucurkan APBD untuk mengatasi masalah pertanian. Sehingga kedepan pemerintah harus mengalokasikan APBD ke sektor pertanian secara massif.
Pada kesempatan yang sama pula, ketua Apindo Yusuf Kohar menyimpulkan beberapa hal dari paparan diskusi yang berlangsung di Aula Pertemuan BI Lampung lebih kepada mindset yang harus dibangun oleh aparatur pemerintah. “Pelayanan publik yang lebih baik, serta iklim investasi yang kondusif harus dilakukan segera sebagai upaya dari stimulus perekonomian di Lampung,” kata di.
Sementara, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo pada kesempatan yang sama, hanya mengamini apa yang disampaikan kepala perwakilan BI Lampung.
Menurutnya apa yang dijelaskan oleh perwakilan BI itu dapat dijadikan acuan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi Lampung kedepan. Namun sambung dia, cara pandang aparatur tentu akan mempengaruhi tindakan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kedepannya. “Yang jelas beberapa kebijakan pun sudah dijalankan dan masih dalam perumusan,” terangnya.
Terkait langkah yang akan diambil lanjut Ridho, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat lokakarya selama tiga hari untuk merumuskan RPJMD yang tentunya akan melibatkan banyak pihak, agar hasil yang dicapaipun menjadi maksimal. "Peningkatan PAD secara massif bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu harus ada lagkah yang diambil agar semuanya dapat berjalan," kata dia.
Dilihat dari potensi ekonomi, dibeberapa sektorpun akan di garap secara serius oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini sebagai upaya pertumbuhan yang bersandar pada pemerataan ekonomi. Misalnya saja di Tanggamus dan Pesisir Barat yang mempunyai daerah wisata unggulan. “Ini yang akan kita garap secara serius,” tukasnya Ridho. (Artha)