Infrastruktur Jadi Prioritas di 2015-2019

Ilustrasi

Bandar Lampung, BP

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan penyediaan dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan daerah ini untuk kurun waktu 2015--2019.

"Khususnya pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, dan energi," kata dia pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019 di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyebutkan kondisi infrastruktur jalan nasional di Provinsi Lampung saat ini hanya 26 persen dalam kategori baik dan tujuh persen dalam kondisi kritis. Sedangkan jalan provinsi 36 persen dalam kondisi Baik dan 17 persen dalam kondisi kritis.

Listrik di Provinsi Lampung saat ini dipasok dari pembangkitan yang ada di wilayah Lampung dan transfer daya Sistem Sumatera Selatan. Dari total pasokan daya (kondisi normal) sebesar 776 MW, sebesar 250 MW berasal dari transfer Sistem Sumatera Selatan.

Kebutuhan beban puncak pada Maret 2014 sebesar 769 MW. Dengan pertumbuhan beban puncak 13,56 persen per tahun maka diproyeksikan defisit pada 2017 sebesar 717,24 MW. Terkait hal itu, menurutnya,  sejak pertengahan 2013 telah dilakukan kajian teknokratik penyusunan RPJMD Provinsi Lampung  2015--2019 dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan.

Hasil rancangan teknokratik tersebut kemudian dipaduserasikan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang kemudian menghasilkan rancangan awal RPJMD Provinsi Lampung 2015--2019 dengan muatan substansi secara umum sebagai berikut, yakni visi  "Lampung Maju dan Sejahtera 2019".

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan lima misi, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;  meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.

Kemudian,  meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi, serta meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.(Ant)