Wali Murid Tuntut Kepsek SMPN Taman Sari, Gedongtaan Mundur

 
BONGKARPOSTT.COM
        Ratusan wali murid bersama Komite Sekolah SMPN Taman Sari, Gedongtaan, Pesawaran, Jumat (5/9), sekitar pukul 10.30 Wib, mendatangi sekolah tersebut. Mereka menuntut agar Kepala Sekolah, Suhermiati segera hengkang dari sekolah tersebut. Suhermiati, dinilai arogan dan tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS, BSM, serta  anggaran pada pelaksanaan proyek DAK 2014, tanpa melibatkan pihak Komite Sekolah. 
        Aksi sempat memanas, tatkala para pendemo yang merangsek ingin masuk ke areal sekolah, saling dorong dengan penjaga sekolah, yang berupaya menahan agar pendemo tidak sampai menerobos pintu pagar sekolah. Akibatnya, penjaga sekolah nyaris dihakimi massa, yang mulai tersulut emosinya.
        Kedatangan para pendemo yang tiba-tiba pada jam belajar itu, sontak mengundang para siswa yang langsung berhamburan keluar dari ruang belajar, menyaksikan kerumunan para orang tua mereka yang datang bergerombol menyatroni sekolah.
        Tidak itu saja, kedatangan para pendemo dibarengi juga dengan kehadiran sejumlah anggota DPRD Pesawaran, yang baru dilantik, diantaranya dari Paisaludin, Yudianto, dan Saipudin dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Agus Purnomo dari Partai Nasdem.
        Salah satu anggota Komite Sekolah setempat, Supriyadi, di sela-sela aksinya kepada sejumlah awak media memaparkan, pihaknya bersama wali murid menuntut agar Kepala Sekolah segera dicopot, karena selama dua tahun memimpin tidak pernah melibatkan komite, dan tidak transparan, bahkan cenderung "kocok bekem" dalam pengelolaan dana BOS, BSM dan anggaran lainnya. "Tidak ada pilihan lagi bagi kami, guna kelancaran dan kesinambungan pendidikan ke depan, kepsek harus keluar dari sekolah ini," tuntut para pendemo.
        Bahkan, Kepsek dimata para walimurid tersebut telah bertindak keterlaluan dengan ulahnya selama memimpin, yakni tidak menyerahkan cap stempel komite, kepada yang berhak. "Masa’ stempel komite sekolah selama ini kepsek yang pegang, ini kan aneh," ujarnya.
 Juga dalam pengerjaan proyek sekolah, sambung dia, selalu suami kepsek yang  mengerjakan. “Benar gak cara ini," tandasnya dengan emosi.
        Suhermiati sendiri, saat dimintakan komentar terkait tuntutan pencopotan dirinya, hanya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan Dinas Pendidikan setempat. “Saya sih pasrah aja mas, terserah maunya pimpinan saya aja, apalagi hanya soal jabatan," ucapnya enteng.
        Disinggung adanya indikasi penyimpangan yang disangkakan komite kepadanya, Suhermiati langsung membantahnya. Bahkan, dia balik menuding pihak komite sendiri yang melakukannya. "Apa tidak salah, setahu saya pihak komite sendiri yang melakukan penyimpangan, makanya saya sudah tidak percaya lagi," jawabnya.
        Terkait suaminya terlibat dalam pengerjaan proyek sekolah, ia mengakuinya. "Bagaimana tidak, habis ketika saya serahkan pengerjaannya pada komite, mereka tidak sanggup, jadi siapa yang salah disini," akunya membela diri.
        Terpisah, mewakili anggota DPRD setempat, Paisaludin, mengatakan akan merekomendasikan kepada pihak Pemkab terkait, untuk mencopot kepsek tersebut. Tidak itu saja, pihaknya juga akan berusaha memanggil Disdikbud untuk hearing terkait masalah tersebut. "Kita lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan kelancaran kegiatan pendidikan ke depan, kalau lebih baik kepsek dicopot, kenapa tidak," pungkasnya.
        Ironisnya, dari aksi massa yang terjadi di sekolah itu, tidak ada pihak Disdikbud Pesawaran yang datang ke sekolah. Pihak Disdik seolah tutup mata, bahkan menganggap sepele atas keberadaan sejumlah wakil rakyat, yang ikut berupaya mendinginkan suasana, mencari solusi terbaik.
Pada saat perundingan antara walimurid dan pihak sekolah, tidak tampak satupun pihak Disdik. Alhasil, perundingan malah berujung deadlock.
Saat perundingan berlangsung, dihadiri beberapa orang anggota DPRD setempat, Kepsek SMPN Gedongtataan, Hasbi (Kepsek SMPN 2), Harun (Kepsek SMPN 1), Temon (ketua komite), Supriyadi Camat Gedongtataan, M. Iqbal Kades Taman Sari, Henri Dunan dan AKP Danci (Kapolsek Gedongtataan). (rid)